Heli Maut dan Rivalitas TNI-Polri di Poso

Fajarshadiq.com – Dalam kisah-kisah mitos dan cerita takhayul, angka 13 adalah angka pembawa sial. Namun, tewasnya 13 prajurit TNI dalam kecelakaan helikopter TNI AD pada Ahad, 20/03/2016 di Dusun Pattirobajo Desa Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, bukanlah hal yang sama sekali diduga banyak orang.

Kecelakaan tersebut terjadi dalam sebuah operasi besar penumpasan kawanan Santoso bertajuk Operasi Tinombala 2016. Yang menjadi korban pun bukan sembarang orang. Mereka adalah para ‘top commanders’ yang memiliki peran vital dalam keterlibatan TNI dalam agenda Polri untuk menghabisi pimpinan gerakan Mujahidin Indonesia Timur.

Tak main-main, di antara ketigabelas korban heli tersebutlah nama-nama sebagai berikut: Danrem Tadulako Kolonel Infanteri Syaiful Anwar, Kolonel Infanteri Ontang (BIN), Kolonel Infanteri Herry (Bais), Dandenpom Palu Letkol Cpm Teddy, serta Kepala Penerbangan Korem Tadulako Mayor Faqih.

Sejumlah media memberitakan, seharusnya Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi sebagai pengendali Operasi Tinombala juga berada di dalam heli naas itu. Namun, mantan Kapolres Poso itu tidak berangkat karena ada kunjungan Komisi III DPR RI ke Palu.

Perlu diketahui bahwa dari keempat nama ‘top commander’ yang disebutkan memiliki peran vital pada Operasi Tinombala 2016.

Kolonel Syaiful sebagai Komandan Korem (Danrem) merupakan pemegang komando teritorial yang menentukan operasi teritorial di wilayah tersebut. Dialah sosok yang diharapkan memenangkan hati dan pikiran warga lokal di Poso. Sementara, Kolonel Ontang sebagai Satgas Intel Imbangan dari unsur BIN adalah mata dan telinga Presiden di Poso. Kolonel Herry sebagai anggota Bais juga memiliki fungsi yang sama dengan Kolonel Ontang, menjadi mata dan telinga Panglima TNI. Lalu, nama Letkol Teddy sebagai Komandan Denpom Palu bertugas menjadi tali kekang yang mengendalikan ‘keliaran’ pasukan di lapangan.

Melihat dari deretan nama yang menjadi korban kecelakaan Helikopter milik TNI AD jenis Bell 412 EP dengan nomor HA 5171, masyarakat boleh jadi mengajukan satu pertanyaan. Apakah kecelakaan tersebut sifatnya alamiah atau ada rekayasa/sabotase terhadap heli buatan tahun 2012 ini?

Ada beberapa catatan yang perlu ditelaah melihat situasi konflik berkepanjangan di Poso. Telah jamak diketahui, bahwa TNI AD sejak dahulu selalu mengandalkan pendekatan persuasif (soft approach) dalam menangani terorisme. Mereka mencoba menjinakkan kelompok Santoso dengan cara-cara elegan, bukannya cara-cara kekerasan. Faktanya, berdasarkan laporan warga setempat, TNI juga mengaku akan diam walau bertemu kelompok Santoso di hutan. Namun, jika TNI ditembaki duluan mereka akan ambil langkah mundur.

Senada dengan hal itu, Komisioner Komnas HAM Siane Indriyani menyatakan, TNI sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya persuasif dan bukan pendekatan militeristik untuk menyelesaikan konflik Poso. Satu di antaranya adalah membukan lahan sawah untuk masyarakat di Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

TNI juga banyak melakukan upaya persuasif terhadap keluarga sejumlah buronan pengikut Santoso, demi menghindarkan dendam yang melestarikan konflik. Alasannya, konflik di Poso telah berlangsung tiada henti selama 17 tahun. “Salah satu DPO (daftar pencarian orang/buronan) bernama Eno, bahkan telah kembali ke masyarakat setelah dibina TNI di Poso,” kata wanita , yang kerap keluar-masuk Poso ini.

Pendekatan TNI ini agaknya sejalan dengan BIN. Almarhum Kolonel Syaiful Anwar dikenal sebagai tentara yang humanis. Dia sejak lama menginginkan konflik di Poso diselesaikan dengan cara damai, bukan dengan pendekatan militer. Ia, bahkan pernah mengusulkan agar Santoso, alias Abu Wardah diampuni negara (amnesti), sebagai salah satu cara penyelesaian damai konflik di sana. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/750025-danrem-korban-heli-tni-jatuh-usulkan-santoso-diampuni)

Usulan Almarhum Kolonel Syaiful Anwar ini mengingatkan kita pada operasi menyerahnya Nurdin Ismail alias Din Minimi yang melibatkan Kepala BIN, Sutiyoso dan peran TNI di Aceh. Akhir Desember 2015 lalu, Din Minimi turun gunung dan menyerahkan belasan pucuk senjata api kepada aparat keamanan. Bahkan, Sutiyoso melakukan penjemputan secara pribadi di hutan Aceh Timur.

Di sisi lain, BNPT, dan Mabes Polri tak ketinggalan Densus 88 punya pendekatan berbeda. Bagi mereka, satu-satunya metode yang efektif adalah libas Santoso dengan ‘solusi taktis’. Hal ini semakin diperkuat dengan catatan Komnas HAM yang menyebutkan ada 118 orang yang menjadi korban tembak mati Densus 88.

Berbicara tentang rekam jejak Polri dan Densus 88 di Poso pun tak boleh melupakan tragedi Tanah Runtuh pada 22 Januari 2007. Saat itu, polisi menembak mati 15 orang, dengan dalih mencari 29 DPO saat terjadinya bentrok antara Polri dengan warga masyarakat pada 22 Oktober 2006. Ironisnya, dari kelimabes orang yang terbunuh itu tak ada satu pun DPO di antara mereka. Komnas HAM pun merilis hasil investigasi dan menuntut agar Kapolri bertanggungjawab atas kejadian itu. (http://www.komnasham.go.id/siaran-pers/pers-rilis-terkait-tanah-runtuh)

Kesenjangan pendekatan yang diambil antara Polri dan TNI jelas menjadi satu problem besar di lapangan operasi. Target Polri dan BNPT akan susah terlaksana jika TNI sebagai mitra utama menghendaki pendekatan berbeda dengan mereka. Maka Presiden, KaBIN, serta Panglima TNI sebagai ‘top users’ harus diumpani info intelejen yang kondusif.
Bagaimana caranya? Singkirkan mata dan telinga mereka di lapangan: Sang Kolonel!

Kolonel memiliki peran vital dalam sebuah operasi. Dalam teori pertempuran, jika hendak melumpuhkan peran sebuah pasukan di lapangan, kolonel adalah sasaran utama yang terjangkau untuk dihabisi. Sebab, sang Jendral lebih sering berada di balik meja.

Tak hanya itu, Densus 88 juga butuh ‘kaki tangan’ di lapangan untuk melakukan kerja kotor, penyekatan, patroli dan intimidasi penduduk lokal. Dalam hal ini, TNI dilibatkan untuk itu. Namun adakalanya, pasukan di lapangan cenderung ‘liar’ kalo tak dikendalikan dengan baik oleh Polisi Militer (PM). Semakin liar berarti semakin baik untuk semakin represif.

Solusinya: habisi Dandendpom, Sang Letkol itu, ganti dengan orang baru yang lebih kooperatif.

Dengan sekali tepuk, dihabisinya para komandan lapangan ini akan memungkinkan ‘top users’ diumpani jaringan intelijen lapangan yang tersisa. Punya siapa? Tentu saja BNPT dan Densus 88. Lagipula, pergantian komandan teritorial dan pengendali pasukan yang sevisi dengan BNPT dan Densus 88 akan membuat operasi di Poso semakin brutal dan lebih banyak mengucurkan darah.

Tapi, mungkin Anda bisa berkomentar atau barangkali bertanya-tanya. Agaknya, paparan tersebut lebih mirip kisah konspirasi ketimbang analisis fakta. Mari kita mundur ke belakang dan melihat informasi beberapa hari sebelum terjadinya kecelakaan heli TNI tersebut.

Di sejumlah media nasional, Kepala BNPT yang baru dilantik telah berkoar bahwa operasi penangkapan Santoso akan menjadi agenda prioritas. “Salah satu fokus saya di BNPT nanti terkait penegakan hukum yang ada di Poso. Bagaimana menangani persoalan di sana dan mungkin saya akan lebih banyak turun ke Poso,” kata Tito di Jakarta, Selasa (15/3). (http://www.mediaindonesia.com/news/read/34253/tito-karnavian-akan-langsung-buru-santoso/2016-03-15#sthash.XCQo1F5e.dpuf)

Tak hanya itu, Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi juga yakin Tito sebagai Kepala BNPT akan membantu penangkapan kelompok Santoso di pegunungan Poso. “Pak Tito memiliki latar belakang serta mengenal dengan baik karakter kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso atau Abu Wardah di Poso,” kata Rudy di Mapolda Sulteng, Kamis, 17 Maret 2016. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/748620-kapolda-sulteng-pak-tito-kita-akan-ketemu-lagi-di-poso)

Tito Karnavian dan Rudy Sufahriady merupakan rekanan sejak lama. Pemahaman keduanya tentang Poso sudah tak perlu diragukan lagi. Mereka pernah sama-sama tergabung di BNPT dan Densus 88. Saat Tito menjadi Kasubden Intelejen Densus 88, Rudy Sufahriady alias Rudi Gajah berperan sebagai Kasubden Penyidikan Densus 88. Rudi Gajah bahkan pernah menjabat sebagai Kapolres Poso hingga 2007.

Pada tanggal 15 Januari 2016, Rudy menjabat sebagai Kapolda Sulteng menggantikan Idham Azis. Sementara dua hari berselang, Tito Karnavian dipilih menjadi Kepala BNPT karena Saud Usman hendak pensiun.

Sejak lama beredar desas-desus di kalangan wartawan bahwa Tito Karnavian hendak ditunjuk menjabat sebagai TB1 (Kapolri). Sehingga, ketika Tito disetujui DPR, naik dari BNPT menjadi Kapolri, kursi kosong di BNPT akan ditempati oleh Petrus Golos.

Maka, adagium kuno yang mengungkapkan bahwa “You kill the dragon, you become top knight for the king,” mungkin ada benarnya. Tito mengincar posisi TB1 dengan memanfaatkan Santoso sebagai the dragon.

Jika benar kemungkinan analitik ini, maka Operasi Tinombala yang seharusnya berakhir pada 9 Maret 2016 itu akan semakin brutal dan berdarah. Terutama operasi teritorialnya yang akan bergesekan langsung dengan rakyat Poso.. Hati-hati!

Lalu, bagaimana dengan kemungkinan teknis dihabisinya para ‘top commanders’ itu? Bisa jadi sabotase teknis pada heli buatan Kanada itu. Penerbangan heli TNI AD itu merupakan penerbangan rutin yang dilakukan setiap hari. Telah diketahui bahwa para petinggi militer tak pernah menginap di lembah Napu, yang menjadi Pos Operasi Tinombala 2016. Misi rutin ini biasanya hanya menempuh perjalanan sekitar 20-30 menit dari lembah Napu ke Poso. Tapi, pada hari Ahad yang naas itu, heli lepas landas dari Napu sejak pukul 17.00 hingga jatuh di Dusun Pattirobajo pada pukul 17.55. Hanya sekitar 10 menit dari Bandara Kasiguncu Poso.

Hanya saja, untuk daerah dengan karakter cuaca yang tidak bersahabat seperti Poso, terjadi sabotase laporan cuaca. Sebab, agar konspirasi ini berjalan mulus tak harus dilakukan sabotase teknis atau pake bom. Meskipun ada sebagian pihak yang menduga digunakannya bahan peledak jika melihat kondisi heli yang meledak sebelum mendarat.

Sabotase laporan cuaca menjadi hal yang masuk akal jikalau perancang operasi ini tahu ada laporan BMKG di wilayah tersebut banyak awan Cumulonimbus (CB), tetapi tak disampaikan kepada pilot atau pilot diorder tetap jalan. Itu pun sudah cukup.

Wawancara dengan MetroTV, pada siang tadi (21/03), pihak BMKG menyatakan ada banyak awan cumulonimbus (CB) saat kejadian. Pertanyaannya, apakah radar cuacanya berjalan normal atau tidak? Pilot diberitahu atau tidak, jika iya, kenapa heli tersebut tetap take-off saat itu juga dari Lembah Napu?

Kembali pada pokok persoalan, persaingan TNI-Polri dalam operasi Antiteror sudah lama terjadi. Belakangan TNI dilibatkan, tapi dengan posisi ‘konco wingking’ alias peran pembantu saja. Sejumlah wartawan di Poso pun merasakan hal ini. Misalnya, saat terjadi konferensi pers yang hampir bersamaan terkait 2 nama anggota Santoso asal Uighur yang baru-baru ini tewas. Kapolda Rudy enggan memberikan inisial nama anggota Santoso tersebut, namun wakil penanggung jawab operasi dari TNI membeberkannya secara terbuka pada awak media. Padahal konpers hampir bersamaan dilakukan. Kapolda Rudy di Palu dan Almarhum Kolonel Syaiful Anwar di Lembah Napu.

Tak kalah penting, sesaat sebelum meninggal, Almarhum Kolonel Syaiful Anwar sempat berkata, “akan ada kejadian besar oleh tokoh berpengaruh di Poso.” Kita tentu sukar menduga kejadian besar apa yang akan menanti jika hal itu belum terjadi.

Pendekatan TNI yang tak memakai gaya militeristik dan lebih menekankan konsep ‘winning hearts and minds’ (memenangkan hati dan pikiran rakyat, red) terbukti sukses di Aceh. Namun sepertinya BNPT dan Densus punya skenario sendiri. Maka, jika muncul pertanyaan: apakah ini konspirasi? Kita lihat level berikutnya.

 

Pernah dimuat di Kiblatnet pada Maret 2016: Heli Maut dan Rivalitas TNI-Polri di Poso

 

Fajar Shadiq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *